Yogyakarta (18/9) – Kabar faperta (Kajian Bareng Fakultas Pertanian) mengangkat topik “Di Balik Hari Tani” sebagai wujud memperingati hari tani nasional yang jatuh pada tanggal 24 september. sebanyak 80 mahasiswa mengikuti kajian yang bertempat di Lantai Dasar Masjid K.H Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ada tiga pemantik yang hadir dalam kajian tersebut yaitu Gusti Agung Setiawan mahasiswa agribisnis 2015, Hari Sofyan Anwar mahasiswa agroteknologi 2015, serta Ainur Rosyid Adzikri mahasiswa agribisnis 2017 yang memberikan pandangan terkait Hari Tani Nasional.

Sudah 58 tahun sejak diciptakannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 tahun 1960 menjadikan tanggal 24 september 1960 diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Namun sebenarnya Hari Tani hanya merupakan pengingat atau sebuah tantangan dalam membangun pertanian. Pertanian merupakan salah satu sektor terbesar yang dimiliki oleh negara Indonesia. Akan tetapi masih banyak permasalahan yang terjadi di lapangan seperti kasus alih fungsi lahan, irigasi serta kepemilikan lahan. Melihat kembali sejarah, hari tani merupakan bentuk apresiasi terhadap petani sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka bekerja tak henti dibawah terik matahari dan tindasan sistem kapitalisme, menyediakan pangan untuk jutaan manusia walau keuntungan mereka tak seberapa. Adanya hari tani nasional yang setidaknya bisa menjadi salah satu momentum tahunan untuk mengingatkan kita terhadap perjuangan petani serta menjadi momen untuk merancang gerak pembangunan petani yang semakin terlupakan.

Lalu apakah hari tani nasional hanya sebuah pengingat atau malah merupakan tantangan untuk kita?

document of SNA

Hari tani bukan hanya sekedar pengingat atau berhura ria, tetapi lebih tepatnya dimaknai sebagai sebuah perubahan tahunan. Penetapan hari tani didasarkan pada hadirnya UUPA No. 5 tahun 1960 yang memiliki prinsip menempatkan tanah untuk kesejahteraan rakyat. Hadirnya UUPA juga menjadikan sebuah titik awal lahirnya hukum pertanahan yang baru menggantikan hukum agraria kolonial. UUPA mengatur tentang pembatasan penguasaan tanah, pengakuan hukum adat, serta warga negara asing tak punya hak milik.

Melihat kembali kondisi yang ada di lapangan masih banyak para petani yang masih menggunakan metode lama, hal ini karena kemampuan mereka yang kurang dalam mengolahnya. Menurut data yang ada di BPS tahun 2013, pada tahun 2003 sampai 2013 Indonesia kehilangan 5 juta petani. Artinya dalam setiap menitnya Indonesia kehilangan satu rumah tangga petani, Hal ini dikarenakan para petani banyak yang beralih profesi. Pada data BPS sekitar 70% yang berkerja sebagai petani berusia 45 tahun ke atas. Banyak dari mereka pula hanya lulusan sekolah dasar sehingga dalam menggunakan alat canggih pun mereka kurang dapat memahami. Peran penyuluh dalam membimbing dan mendampingi para petani masih kurang, hal ini menyebaban petani masih menggunakan metode lama atau tradisional. Kepolosan petani yang membuat mereka harus berjuang dalam kerasnya kebijakan-kebijakan pemerintah. Hingga kebanyakan dari mereka beralih pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan lebih agar dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Reforma agraria merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan peningkatan kuliatas pertanian. Hal ini sudah dimasukan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di era pemerintahan Jokowi. Namun dalam kenyataannya program tersebut masih belum merata, salah satunya adalah program legalisasi asset berupa pemberian tanah transmigrasi yang belum bersertifikat (0,6 juta hektar). Kehidupan petani sangat bergantung pada lahan, tapi apa jadinya bila pengalihan fungsi lahan yang produktif menjadi infrastruktur dengan dalih untuk kepentingan umum. Selain itu, banyak permasalahan di lapangan yang membuat keresahan masyarakat. Dimana ketika kurs rupiah terhadap dollar tinggi, harga dipasar menjadi naik tapi hasil panen petani masih dijual dengan harga sangat rendah.

Maka dari itu, solusi dari permasalahan tersebut yaitu perlu diadakannya Badan Otonomi Pangan yang mengatur otonomi pemasaran pangan. Sehingga para petani bisa untung karena tidak menjual dngan harga yang sangat rendah, tengkulak pun untung dan masyarakat juga tidak merasa dirugikan.

Memajukan sebuah negara bukan hanya sebuah teknologinya yang modern tetapi peran sumber daya manusia (SDM) yang harus dibenahi agar dapat menfaatkan sumber daya alam yang negara miliki. Jangan sampai Indonesia yang merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah tidak dapat kita mencicipinya dan malah negara asing yang menikmati. Sebagai seorang mahasiswa juga, kita berperan untuk dapat turut andil dalam melakukan perubahan untuk mensejahterakan rakyat, bukan hanya mengandalkan pemerintah saja. Seperti sebuah ungkapan “Globalisasi itu ibarat truk dijalan tol. Kalau kita tidak ingin ditabrak maka kita harus menaikinya. Namun kalau kita hanya diam saja, maka kita yang akan terlindas”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *