Aksi Petani dan Gerakan Politik Pedesaan

Sejak jatuhnya rezim Orde Baru, kehidupan desa yang sebelumnya jauh dari kegiatan politik tiba-tiba mengalami gejolak dan dinamika politik yang bisa dikatakan hampir tidak dirasakan selama lebih dari 30 tahun. Salah satu gejolak yang menonjol pada masa itu, dan terus berlangsung selama lebih kurang 10 tahun kemudian, adalah rangkaian aksi reklaiming dan pendudukan tanah di perdesaan di Jawa maupun di luar Jawa. Oleh penduduk desa yang selama ini tampak pasif, legitimasi lahan perkebunan dan hutan di pedalaman dan dataran tinggi tiba-tiba dipertanyakan. Penduduk desa tidak menunggu lama untuk mendapatkan jawaban tentang legitimasi lahan-lahan tersebut. Sementara terus mempertanyakan legitimasinya, mereka sekaligus juga melakukan aksi-aksi reklaiming dan pendudukan di atas lahan-lahan tersebut. Aksi yang muncul di pedesaan tersebut juga telah memicu kebangkitan kembali organisasi-organisasi tani di desa, jaringan organisasi pendukung di kalangan NGO regional, nasional, maupun organisasi tani di tingkat internasional.

Seperti yang umumnya terjadi ketika gejolak sosial politik terjadi di pedesaan, fenomena ini telah mengundang berbagai analisis di kalangan akademisi, pengamat politik, maupun para aktivis pendukung gerakan tani di Indonesia. Artikel, buku, dan berbagai ulasan di dalam sejumlah laman bermunculan. Tulisan-tulisan tersebut telah memberikan sumbangan penting bagi pengetahuan kita tentang aksi, perlawanan, dan protes petani yang—untuk konteks Indonesia—telah memberi gambaran terbaru tentang dinamika politik pedesaan yang selama ini hanya tergambarkan melalui karya-karya sejarah pada masa kolonial dan Orde Lama.

Meski beragam, ada sejumlah pertanyaan umum yang ingin dijawab oleh tulisan-tulisan tersebut, yaitu: Apa yang memungkinkan dinamika ini muncul kembali setelah terpendam selama hampir 40 tahun?; Bagaimana corak dan strategi organisasi gerakan tani yang ada?; Apa implikasi dinamika pedesaan kontemporer itu terhadap kehidupan politik desa pada umumnya dan terhadap pengembangan proses demokratisasi pada khususnya?; dan Agenda transformasi agraria apa yang tepat bagi kehidupan pedesaan di Indonesia untuk masa kini dan ke depan?

Meski tentunya selalu ada pengecualian, secara umum analisis yang muncul tampak mengambil posisi bersimpati dan mendukung aksi-aksi yang dilihat sebagai respons penduduk desa yang selama ini mengalami tekanan yang tidak adil dari pihak penguasa maupun pengusaha. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, kerangka yang menonjol digunakan untuk memahami dan menjelaskan dinamika tersebut berkisar antara model penjelasan ‘perlawanan sehari-hari’ ala Scottian, gerakan sosial (lama/baru), dan sejumlah pemikiran yang berkaitan dengan terbukanya kesempatan politik. Selain itu, persoalan sejarah agraria juga mendapatkan tempat penting dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *