Mitos dan Realita Pertanian Padi di Indonesia

  Sektor pangan sampai saat ini masih menjadi isu sentral untuk dibahas. Bagaimana tidak, pangan merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia yang perlu dipenuhi sebelum kebutuhan lainnya dalam mempertahankan hidup. Masalah pangan pun berkaitan erat dengan permasalahan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan nasional secara keseluruhan.

Permasalahan pangan di Indonesia tidak terlepas dari komoditas beras. Beras merupakan bahan pangan pokok yang dikonsumsi oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Konsumsi beras Indonesia merupakan konsumsi beras tertinggi di Asia. Konsumsi beras per kapita seminggu memang mengalami penurunan sejak tahun 2007 dari sebesar 1,74 kg/kapita menjadi 1,571 kg/kapita pada tahun 2017.  Meskipun begitu, ketika dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat, jumlah kebutuhan beras nasional bisa terus meningkat. Karenanya, tidaklah keliru jika pemerintah menetapkan beras termasuk tanaman pangan yang menjadi target awal swasembada.

Prioritas pangan sebenarnya menjadi salah satu agenda utama setiap masa kepemerintahan presiden. Pada tahun 2011, kepemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan desain ekonomi besar yang disebut sebagai Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mengatur terbentuknya koridor-koridor ekonomi di setiap pulau-pulau besar di Indonesia sesuai dengan karakteristik komoditas global unggulannya.3  MP3EI membagi Indonesia ke dalam enam koridor ekonomi, salah satunya adalah koridor pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional di Sulawesi Selatan dan Papua. Salah satu program yang diluncurkan di dalam payung MP3EI itu adalah Merauke Integrated Food and Energy Estate  (MIFEE).

Pemerintahan era Jokowi pun kembali menancapkan prioritas pembangunannya pada sektor pangan dan infrastruktur, termasuk infrastruktur pendukung pertanian. Presiden Jokowi dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai media menyatakan memiliki target waktu tiga dan lima tahun untuk mencapai target swasembada. Hal ini sejalan dengan NAWA CITA yang mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Akselerasi pembangunan pangan dilakukan dengan melakukan Upaya Khusus (Upsus). Upsus terdiri dari pengembangan jaringan irigasi, optimalisasi lahan, gerakan penerapan teknologi budidaya pengelola tanaman terpadu, bantuan fasilitas panen dan pascapanen, meningkatkan pendampingan dan pengawalan oleh petugas penyuluh pertanian dalam membantu masyarakat mengelola usaha pertaniannya.

Saat ini pertanian padi skala kecil masih lebih unggul dalam menjaga stabilitas pangan (terutama beras), karena turut membantu mengatasi persoalan kemiskinan, khususnya di perdesaan, serta berpotensi menyerap tenaga kerja perdesaan. Tetapi pertanian padi skala kecil di Indonesia masih menghadapi persoalan-persoalan struktural. Hal ini membutuhkan komitmen pemerintah dan institusi lain yang untuk memberikan solusi yang tepat.

Penulis: Hilmy Prilliadi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *